Gedung DPR yang dulu bernuansa politis sekarang bernuansa artis

Banyaknya partai politik yang memasukkan artis dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) dapat menjadi bumerang bagi parpol itu sendiri, serta semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan dan pembangunan demokrasi. Pencalonan artis dalam legislator merupakan perwajahan masyarakat Indonesia saat ini yang hanya melihat seseorang dari kepopuleran figur seorang artis, bukan dari latar belakang yang jelas.
Banyak artis yang masuk dalam daftar caleg dari sejumlah parpol sebelumnya tidak memiliki kepedulian serta kemampuan dalam berorganisasi dan kegiatan sosial lainnya, sehingga mereka kurang teruji. hal ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. kita seharusnya bisa memilah dan memilih, seni adalah seni dan politik adalah politik, politik praktis seperti yang dilakukan oleh artis, tidak akan menjamin bahwa mereka akan kompeten pada bidang politik, apalagi memperjuangkan hak-hak rakyat. Selain itu, yang juga mengkhawatirkan adalah untuk proses pendewasaan demokrasi untuk negara ini, karena untuk menentukan wakil rakyat tidak mengukur kapasitas dan kredibilitas, tetapi hanya berdasarkan popularitas semata. kapan kita dewasa???. memang tidak bisa dikatakan semua artis tidak memiliki kemampuan dan kredibilitas, namun kenyataannya yang muncul saat ini di lembar daftar caleg dari beberapa parpol adalah artis yang sebelumnya tidak memiliki catatan yang mumpuni dan kapasitasnya teruji.
semoga saja mereka mampu menggeluti bidang politik itu, kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa mendukung demi kemajuan bangsa..

perang iklan parpol dan caleg

Banyaknya spanduk, umbul-umbul, dan baliho yang bertengger disudut jalan, tak terkecuali perkampungan sekalipun. itu akan membuat pemandangan kota menjadi tidak indah dan terkesan kotor atau dalam bahasa jawanya "Kemproh".

Menjelang Pemilu 2009 nanti, berebut pengaruh lewat iklan bukan saja terjadi dilingkungan sekitar Calon anggota legislatif bertarung, tetapi juga di semua sudut jalan. Dimana ada lahan kosong, maka disitu akan terpampang spanduk, bendera, spanduk dan baliho beraneka ragam. lahan kosong menjadi incaran tempat berdirinya spanduk untuk berbagai parpol.

Meskipun belum semua parpol beramai-ramai memasang atributnya sebagai langkah sosialisasi dan kampanye, tetapi kesemrawutan mulai tampak. Apalagi, jika nanti semua parpol serentak memasangnya. Wajah Indonesia akan seperti permen Nano Nano. akan Lebih rumit lagi kalau kita memasuki gang-gang kecil, perang stiker terpampang secara jelas merebut posisi tembok yang masih kosong. Begitu juga dengan tiang-tiang listrik dan telpon menjadi tempat favorit stiker caleg bertengger dan tersenyum untuk mencari simpatisan.

Dominasi untuk menguasai pohon juga menjadi ajang pertarungan para caleg dan parpol, beberapa pohon yang terlihat tinggi dikibarkan Bendera ukuran yang cukup besar dengan bantuan tiang yang cukup tinggi. Jadilah bendera parpol tersebut berkibar. semakin tingginya bendera, maka menggambarkan bahwa suhu politik di indonesia semakin tinggi.

Pemerintah harus tegas melarang parpol menempel atribut, seperti pamflet atau stiker, di pohon-pohon, tiang listrik, tiang telepon, maupun pagar-pagar dan tembok yang menjadi fasilitas umum, seperti yang biasa dilakukan oleh para peserta Pilkada akhir-akhir ini. Selain tidak enak dipandang, juga tampak kotor. yang seharusnya ada kesadaran semua pihak parpol untuk secara tertib memasang atribut agar wajah kota tidak menjadi semrawut.

akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang fatwa MUI yang sering muncul di layar kaca. dari Fatwa MUI yang telah dikeluarkan, banyak pula pro dan kontra yang terjadi di indonesia. mulai dari larangan merokok dan larangan untuk GOLPUT. dua Fatwa inilah yang memunculkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. ini sangat membingungkan bagi masyarakat di indonesia, mereka bingung dengan adanya fatwa ini. hal itu disebabkan oleh minimnya pendidikan di indonesia. sehingga masyarakat sulit untuk mengkaji, terutama Fatwa MUI tersebut. Ada juga ormas Islam yang merespons dengan menyatakan bahwa ormasnya tidak akan pernah membuat fatwa haram merokok, tetapi hanya sebatas memakruhkannya. Sikap pro dan kontra yang terjadi itu dapat memunculkan kerenggangan dalam kehidupan umat Islam. 

Untuk sekedar di renungi:

Indonesia telah dianggap sebagai negara demokrasi. Presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati maupun walikota dipilih langsung. Tapi rangkaian pilkada itu memakan biaya sangat mahal. untuk PILGUB jatim saja, putaran pertama menghabiskan dana Rp 550 miliar. Disusul, putaran kedua Rp 265 miliar dan putaran ketiga ini menghabiskan biaya Rp 18,864 miliar. hampir menghabiskan Rp 830 miliar untuk mencari gubernur Jatim baru.Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat. Ironisnya, pilkada langsung itu tidak berefek langsung pada perbaikan kehidupan rakyat. Di dalam demokrasi, citra politisi atau partai dianggap menentukan perolehan suara. Maka masa kampanye yang panjang, sekitar 9 bulan, pun betul-betul dimanfaatkan oleh para politisi dan parpol. Bermunculanlah iklan politik politisi dan partai. Layaknya iklan lainnya, keindahan iklan politik itu juga ”tak seindah warna aslinya”.
Partai Demokrat, mencitrakan kesuksesan pemerintahan SBY dengan menampilkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi 6%, dan adanya penurunan harga BBM yang menjadi Rp, 4500 dari Rp, 6000. tapi Faktanya, angka pengangguran terus meningkat, banyak industri UKM gulung tikar dan sejumlah industri besar terancam ambruk dan mem-PHK karyawannya. hal itu menunjukkan belum berubahnya kondisi perekonomian di Indonesia.