Untuk sekedar di renungi:

Indonesia telah dianggap sebagai negara demokrasi. Presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati maupun walikota dipilih langsung. Tapi rangkaian pilkada itu memakan biaya sangat mahal. untuk PILGUB jatim saja, putaran pertama menghabiskan dana Rp 550 miliar. Disusul, putaran kedua Rp 265 miliar dan putaran ketiga ini menghabiskan biaya Rp 18,864 miliar. hampir menghabiskan Rp 830 miliar untuk mencari gubernur Jatim baru.Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat. Ironisnya, pilkada langsung itu tidak berefek langsung pada perbaikan kehidupan rakyat. Di dalam demokrasi, citra politisi atau partai dianggap menentukan perolehan suara. Maka masa kampanye yang panjang, sekitar 9 bulan, pun betul-betul dimanfaatkan oleh para politisi dan parpol. Bermunculanlah iklan politik politisi dan partai. Layaknya iklan lainnya, keindahan iklan politik itu juga ”tak seindah warna aslinya”.
Partai Demokrat, mencitrakan kesuksesan pemerintahan SBY dengan menampilkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi 6%, dan adanya penurunan harga BBM yang menjadi Rp, 4500 dari Rp, 6000. tapi Faktanya, angka pengangguran terus meningkat, banyak industri UKM gulung tikar dan sejumlah industri besar terancam ambruk dan mem-PHK karyawannya. hal itu menunjukkan belum berubahnya kondisi perekonomian di Indonesia.